Thursday, 10 November 2016

Catatan Politik

Dari kiri ke kanan: Ketua KNPI Sulut, Bupati Minahasa, Wagub Sulut,  Penulis, Ketua Pemuda SAG Sulutteng, Ketua DPP GAMKI.


Berikut link tentang catatan saya terkait Politik, Demokrasi dan Pemilu...
Semoga bermanfaat....


1. Klik: KAMPANYE PILKADA: 101 HARI MERAIH SIMPATI


2. Klik: Orang-kristen-dan-pemilukada


3. Klik: TENTANG KONFLIK !


4. Klik: Perbedaan-tahapan Pileg, Pilpres & Pilkada


5. Klik: Antara-pemilu-pilkada-dan-pemilukada


6. Klik: Partisipasi Politik MAHASISWA


7. Klik: Sejarah PEMILU 1955



Tuesday, 16 August 2016

"ASA UNTUKMU MERAH PUTIH"





Merah putih, kau yang lahir oleh tetesan darah pahlawan, Janganlah jadi pembawa mati, tumpahkan darah anak negri....

Merah putih, kau yang dirajut pendiri negeri berbeda bangsa,
yang berikrar satu INDONESIA.
Tetaplah jadi tempat merajut indah benang hidup
tanpa memandang ragam....

Merah putih,
kau yang kuhormati dibawah terik matahari
pun siraman air hujan.
Tetaplah jadi yang kuhormati
karena kau jadi satu mentari yang tetap adil
pancar cahaya untuk si miskin, juga si kaya.
Tetaplah jadi yang kami banggakan
karna kau sirami kami
basah dengan air kehidupan.

Merah putih,
kau yang berkibar indah perkasa
di angkasa penuh kuasa.
Tetaplah jadi sang penguasa gagah perkasa di istana,
sambil memandang kami
yang tak kuasa menahan rasa, menebar asa
tuk perkasa dalam naungan Indonesia,
yang penuh daulat demi rakyat
 yang memberimu kuasa....

Tetaplah berkibar merah putihku,
dan kobarkan semangat kami
dengan kibarmu yang membawa kabar damai sejahtera...

                   ~dirgahayu Indonesiaku~

                         Negeri Brawijaya Malang, 17 Agustus 2016

Monday, 14 September 2015

TENTANG KAMPANYE PILKADA: 101 Hari Meraih Simpati dalam Bingkai Regulasi


Oleh:
Meidy Yafeth Tinangon
(Ketua Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Minahasa)

Terhitung sejak 27 Agustus 2015 atau 3 hari setelah penetapan  pasangan calon (24 Agustus 2015), tahapan  kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama  di negeri ini resmi dimulai. Termasuk dalam arak-arakan ini adalah kampanye Pilgub Sulut dan Pilbup/Pilwako di 7 daerah Kabupaten/Kota  di Sulut. Masa menjual visi, misi dan program untuk menarik simpati rakyat pemilih ini, akan bergulir hingga 5 Desember 2015. Jika dihitung sesuai hari kalender maka kontestan Pilkada punya waktu 101 hari untuk berjuang meraih simpati rakyat yang memiliki hak pilih. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang.
Jika dibandingkan dengan kampanye Pilkada-pilkada sebelumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, masa kampanye hanya diberikan rentang waktu 14 hari atau 2 minggu.
Waktu yang panjang untuk berkampanye dalam  kurun  waktu sekitar 3 bulan lebih ini sebenarnya untuk mengakomodir hasrat calon yang ingin langsung tancap gas  berkampanye segera setelah penetapan calon, dan juga so pasti untuk memberi ruang yang luas bagi kandidat dalam menyampaikan visi-misi dan program apabila terpilih.
Dalam kurun waktu  panjang ini, usaha-usaha meraih simpati tentunya akan dilakukan para kandidat. Dengan beradu  strategi  memanfaatkan berbagai metode kampanye.  Namun demikian, meskipun  range waktu yang tersedia untuk beradu strategi terbilang panjang, tetapi metode kampanye yang akan dilakukan bukanlah tiada batas. Pembatasan-pembatasan itu perlu dalam rangka mewujudkan kampanye yang bermartabat, berkeadilan dan berkualitas. Demokrasi tanpa pembatasan  akan menghasilkan demokrasi yang kebablasan, yang menjauhkannya dari esensi sebenarnya.
Pembatasan-pembatasan  dalam  kampanye diatur dalam regulasi Pilkada terkini, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-undang tersebut diturunkan lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
Regulasi pilkada  diatas, melakukan pembatasan dalam  bentuk pembatasan metode, teknis kampanye, jadwal kampanye, dan dana kampanye.


Pembatasan Metode, Teknis dan Jadwal Kampanye
 Terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang diperbolehkan regulasi Pilkada, yaitu:
a.       Debat publik / debat terbuka antar pasangan calon;
b.      Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c.       Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
d.      Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
e.       Pertemuan terbatas;
f.       Pertemuan tatap muka dan dialog;
g.      Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yaitu kampanye dalam bentuk: rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan/atau kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, path dan lain-lain).

Dengan dibatasinya metode kampanye pada 7 metode di atas, berarti pasangan calon atau Tim Kampanye tidak bisa mengagendakan kampanye diluar metode yang diperbolehkan regulasi. Pelaksanaan kampanye diluar bingkai regulasi merupakan pelanggaran Pemilu. Sebagai calon pemimpin daerah, selayaknyalah para kandidat memberikan contoh untuk taat pada regulasi yang berlaku.
Dalam pelaksanaan teknisnya dan jadwal kampanye, metode-metode kampanye tersebut juga dilakukan pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut diarahkan untuk penataan berdasar prinsip kampanye yaitu: jujur, terbuka dan dialogis serta untuk mengembalikan kampanye sesuai  esensinya yaitu sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Beberapa pembatasan terkait teknis dan jadwal pelaksanaan metode kampanye adalah:
Pertama, debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 kali  pada masa kampanye. Jumlah peserta / undangan dibatasi sesuai daya tampung ruangan dan pengaturan oleh KPU Propinsi / Kabupaten –Kota sebagai pelaksana kampanye. Materinyapun dibatasi pada visi dan misi pasangan calon dalam rangka: meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
Kedua, pembatasan dalam kegiatan penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye yang difasilitasi penyediaan / pencetakannya oleh KPU adalah slebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet dan/atau poster. Isi desain bahan kampanye dibatasi pada visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar parpol atau gabungan Parpol dan / atau foto pengurus Parpol atau Gabungan Parpol. Jumlah bahan kampanye yang dicetak juga dibatasi, yaitu paling banyak adalah sejumlah Kepala Keluarga sesuai dengan kemampuan anggaran. Pasangan calon dapat membuat bahan kampanye selain bahan yang difasilitasi KPU, namun hanya dibatasi pada jenis bahan kampanye: kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan stiker dengan pembatasan ukuran maksimum 10cm x 5cm. Harga konversi setiap bahan kampanye yang diadakan calon, dibatasi pada nilai tertinggi Rp. 25.000. Jika terbukti bahwa setelah dikonversi harga pengadaan bahan kampanye oleh calon diatas nilai tersebut, maka merupakan sebuah bentuk pelanggaran.
Ketiga, pembatasan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana pencetakan dan pemasangan APK ditanggung oleh KPU dan calon dilarang mengadakan dan / atau memasang APK selain yang dicetak KPU penyelenggara. Adapun jenis APK terdiri dari: baliho (ukuran maksimum 4 m x 7 m dan jumlah maksimum 5 buah setipa pasangan calon di setiap Kabupaten/Kota), umbul-umbul (ukuran maksimum 5 m x 1,15 m, dengan jumlah maksimum 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan), dan spanduk (ukuran maksimum 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon).
Keempat, pembatasan iklan kampanye di media massa, dibatasi jadwalnya yaitu hanya 14 hari, yang dimulai 14 hari sebelum masa tenang sampai 1 hari sebelum masa tenang atau di hari terakhir kampanye. Frekwensi penayangan iklan setiap pasangan calon pun dibatasi. Untuk iklan televisi paling banyak kumulatif 10 spot dengan durasi maksimal 30 detik, setiap stasiun TV per hari. Iklan radio dibatasi paling banyak 10 spot dengan durasi 60 detik setiap stasiun radio setiap hari.
Kelima, pembatasan dalam kegiatan pertemuan terbatas. Pasangan calon / tim kampanye melaksanakan kegiatandi dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan jumlah peserta paling banyak 200 orang untuk tingkat provinsi dan 1000 orang untuk tingkat Kabupaten / Kota. Pembatasan lainnya yaitu semua yang hadir hanya diperkenankan membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atau atribut Pasangan Calon yang melaksanakan kampanye.
Keenam, pembatasan dalam pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog, hanya berkaitan dengan jumlah peserta yang tidak melampaui kapasitas tempat duduk. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan. Jika dilaksanakan di luar ruangan, maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan tempat umum lainnya.
Ketujuh, pembatasan dalam kampanye bentuk lain (rapat umum). Waktu pelaksanaan rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir 18.00. Frekwensi pelaksanaan dibatasi, yaitu 2 kali untuk pemilihan Gubernur dan Wagub sedangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota hanya dibatasi 1 kali saja. Jadwal kampanye berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota yang menyelenggarakan bersama Tim Kampanye.


Pembatasan Dana Kampanye
 Menyangkut dana kampanye, secara spesifik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup atau Walikota/Wawali. Regulasi ini mengatur pembatasan dari segi sumber dan jumlah dana kampanye.
Dari perspektif sumber, diatur  bahwa dana kampanye pasangan calon dapat berasal dari  pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lainnya baik perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta.
Berdasarkan besarnya sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon, diatur bahwa Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. Sedangkan  Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye. Dana kampanye pihak lain perseorangan maupun kelompok dan badan hukum swasta bersifat kumulatif selama masa kampanye, dan mencakup penerimaan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.
Dalam hal pengeluaran dana kampanye, satu hal yang  termasuk baru diatur oleh regulasi pemilu adalah pembatasan pengeluaran dana kampanya. Diatur bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Berharap Kepatuhan Terhadap  Regulasi Kampanye
Semua ketentuan yang diatur regulasi pemilu dalam hal pelaksanaan kampanye, dimaksudkan agar supaya terwujudnya keteraturan pelaksanaan kampanye dan agar supaya tercipta kampanye yang berkeadilan. Kita berharap semua ketentuan pembatasan dalam kampanye ini bisa dipahami dan dipatuhi oleh para kandidat maupun Tim Kampanye dari setiap kandidat. Kepatuhan akan membantu pencitraan kandidat sebagai calon pelayan publik yang taat hukum, sementara ketidakpatuhan akan menghasilkan  image negatif publik terhadap kandidat dan lebih dari itu akan berakibat pengenaan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana Pemilu sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik. Masa kampanye yang panjang yaitu 101 hari, bukan hanya akan menjadi momentum uji dan pembuktian  strategi kampanye terbaik, tetapi juga menjadi momentum pembuktian kandidat mana yang mampu mencuri simpati rakyat pemilih. Rakyat pasti akan bersimpati bagi kandidat yang mampu mebuktikan diri taat terhadap regulasi selama 101 hari kampanye.
Bingkai regulasi janganlah coba dilampaui, karena regulasi bukan hanya membingkai / membatasi gerak-gerik kandidat, namun bingkai regulasi juga membingkai hati rakyat ! Kita tunggu pembuktiannya.... Selamat berkampanye.. (***)

Gerakan Ayo Kerja dan Tantangan Unemployment


Oleh: Meidy Yafeth Tinangon

Beberapa waktu  lalu, pemerintah  kita mencanangkan Gerakan Ayo Kerja, yang juga menjadi tema peringatan HUT Kemerdekaan negeri ini yang ke -70.  Pemaknaan dari tema tersebut, kaitannya dengan kemerdekaan adalah berkaitan dengan kemerdekaan substansial yang terkandung dalam tujuan berbangsa: masyarakat adil dan makmur. Yah, masyarakat adil makmur atau kemerdekaan substansial rakyat, akan ditentukan oleh satu kata kerja yaitu kerja ! Simpelnya, mau merdeka (makmur, sejahtera), no other way, harus kerja !!!
Namun , Gerakan Ayo Kerja diakui  penuh dengan tantangan. Karena, jika kita bicara tentang kerja maka akan sangat berhubungan dengan kontra kondisinya yaitu pengangguran (unemployment). Ajakan singkat: ayo kerja menurut hemat penulis, pertama-tama ditujukan kepada warga yang tidak bekerja alias nganggur, kemudian kepada mereka yang bekerja, dengan maksud untuk tetap bekerja keras dan cerdas.
Pengangguran, jelas merupakan tantangan bagi gerakan ayo kerja. Di Sulawesi Utara, berdasarkan data BPS Sulut sebagaimana diekspos metrotvnews.com (7/5) menguraikan bahwa hingga  Februari 2015 jumlah pengangguran di Sulut mengalami kenaikan sebanyak 22,6 ribu orang jika dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2014.
Pengangguran Sulut Februari 2015 tercatat bertambah 18,4 ribu jika dibandingkan dengan Februari 2014. Hingga Februari 2015 jumlah pengangguran Sulut mencapai 102,6 ribu orang lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu yang hanya 84,2 ribu orang.
Kondisi di atas, tentu saja menjadi keprihatinan bersama dan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia pasca 70 tahun merdeka. Angka tersebut akan bertambah jika tidak ditangani secara serius. Mengingat setiap tahun, jumlah angkatan kerja terus bertambah sementara ketersediaan lapangan kerja belum bisa dipastikan.
Dalam konteks ini, maka Gerakan Ayo Kerja harus memberikan perhatian kepada beberapa hal:
Pertama, fokus pada penciptaan lapangan  kerja di sektor wirausaha. Lapangan  kerja akan hadir seiring dengan meningkatnya investasi dan kegiatan pembangunan. Namun, hal tersebut tidaklah cukup, pemerintah harus meningkatkan usaha pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) calon pekerja secara sistematis untuk bertransformasi dari mentalitas pencari peluang (opportunity seeker) menuju mentalitas perancang peluang (opportunity maker). Masyarakat yang akan memasuki gelombang angkatan kerja baru dibina paradigma berpikirnya dari sebelumnya pasif menanti terbukanya lapangan kerja menjadi lebih aktif dan kreatif membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain.
Berbagai skill yang potensial dan prospektif harus diinternalisasi dalam diri para angkatan pekerja baru. Setelah disiapkan menjadi insan yang terampil dalam bidang kerja yang prospektif, maka pemerintah perlu memiliki good will dalam kebijakan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran untuk modal usaha baik dalam bentuk kredit maupun hibah (grant) bagi kelompok-kelompok wirausahawan muda kreatif.   
Hal ini menuntut adanya realokasi anggaran dan perubahan struktur APBD dengan memberi prioritas pada alokasi anggaran pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Anggaran-anggaran rutin perlu dievaluasi dan jika ditemui adanya alokasi yang tidak rasional maka porsi anggaran rutin perlu dikurangi. Hal ini berarti mengurangi anggaran kegiatan konsumtif untuk dialihkan ke kegiatan produktif yang menjadi prioritas. Demikian halnya dengan anggaran pembangunan fisik harus disesuaikan dengan skala prioritas dan dilakukan efisiensi kemudian ditata kembali (rebudgeting) untuk dialokasikan ke kelompok binaan wirausaha produktif.
Untuk lebih sistematis dan terukur, maka pemerintah wajib melakukan estimasi jumlah angkatan kerja di tahun anggaran berikutnya. Dalam  konteks ini peran bank data / data base SDM sangatlah diperlukan. Dengan estimasi yang akurat, maka pemerintah akan mengetahui jumlah angkatan kerja yang akan bertambah, yang berpotensi menjadi insan yang tidak menikmati kemerdekaan bahkan potensial menjadi generasi yang hilang (lost generation) ketika mereka menjadi pengangguran.
Ketersediaan angka estimasi jumlah angkatan kerja, akan membantu pemerintah dalam merancang program kelompok-kelompok wirausaha muda beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan. Ketika APBD tidak cukup, maka pemerintah bisa melirik kerjasama dengan BUMN / BUMD atau perusahaan swasta dengan meminta mereka mengarahkan program CSR (Community Social Responsibility) ke arah pengembangan ekonomi kreatif wirausaha muda. Selain itu, pemerintah di Sulut bisa bekerjasama membentuk program kredit khusus wirausaha muda.
Kedua, fokus mengembangkan pendidikan berorientasi kerja. Hal ini penting karena, umumnya harapan orang tua maupun peserta didik ketika menyekolahkan  anaknya, adalah agar supaya peserta didik setelah lulus sekolah bisa mendapatkan pekerjaan.
Antaranews.com merilis bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mengacu pada data BPS Sulut, disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan sejak 2013-2015 hingga Februari 2015 sebesar 8,69 persen yakni lebih tinggi dibandingkan Agustus 2014 hanya 7,54 persen. Yang menarik adalah, prosentasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar ada pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 17,23 persen yakni lebih tinggi dari tahun lalu hanya 14,07 persen. Kita ketahui bahwa lulusan SMK disebut-sebut sebagai lulusan yang diperlengkapi dengan skil siap pakai ! siap kerja !!
Angka pengangguran terbuka secara lengkap hingga Februari 2015 adalah: untuk yang  berpendidikan sekolah dasar (SD) pada Februari 2015 mencapai 4,52 persen yakni lebih besar dibandingkan Agustus 2014 hanya 3,54 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 12,28 persen  pada Februari 2015 yakni lebih besar ketimbang Agustus 2014 hanya 10,65 persen. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 12,28 persen yakni lebih tinggi dibandingkan Agustus 2014 hanya 10,65 persen. Bagi tamatan diploma I hingga III tingkat penganggurannya sebesar 12,63 persen dari tahun lalu hanya 6,29 persen. Kemudian tamatan universitas mencapai 9,69 persen.
Kondisi ini tentunya memprihatinkan. Pendidikan kita dan pendidikan saja ternyata belum menjamin warga untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, sejak dulu kita mengagung-agungkan pendidikan sebagai pintu masuk ke dunia kerja atau sebagai jaminan masa depan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tentu saja dipengaruhi banyak faktor. Lapangan kerja yang terbatas yang bersinggungan dengan ketersediaan tenaga kerja yang tidak seimbang, ditambah lagi invasi dan kompetisi memperebutkan dunia kerja yang sulit dibatasi oleh wilayah geografis-administratif. Angkatan kerja di Sulut, sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Contohnya: buruh proyek-proyek besar lebih banyak berasal dari luar daerah. Dibukanya Alfamart dan Indomaret di beberapa kota di Sulut tidak seluruhnya menggunakan tenaga kerja lokal.
Langkah yang kiranya perlu dipertimbangkan adalah memikirkan lagi orientasi sekolah dan perguruan tinggi kita. Perlu transformasi orientasi bagi lembaga pendidikan, dari sebelumnya berorientasi penguasaan IPTEKS semata, bertransformasi menjadi berorientasi kerja. Maksudnya, sekolah dan perguruan tinggi kita harus turut menjadi fasilitator bagi tersedianya lapangan kerja, atau mampu memfasilitasi sampai pada penciptaan lapangan kerja pasca penamatan (after graduate). Lembaga pendidikan formal harus sampai pada suatu tujuan bahwa ketika menamatkan sekolah atau perguruan tinggi, lulusannya langsung mendapatkan pekerjaan atau mampu menciptakan bentuk usaha sendiri (wirausaha). Dengan konsep ini, maka diharapkan akan menekan jumlah lulusan sekolah / perguruan tinggi yang berpredikat sebagai pengangguran.
Jika dua fokus di atas, yaitu penciptaan lapangan kerja dan pendidikan berorientasi kerja, maka niscaya kedepan kita akan melihat hadirnya generasi pekerja yang bukan hanya siap kerja melainkan generasi yang bekerja. Dengan demikian, maka cita-cita Gerakan Ayo Kerja,  benar-benar akan mewujud dan bukan hanya slogan atau pencitraan semata. (***)

Penulis, (Ketua Gerakan Minahasa Muda; Dosen UKI Tomohon; Ketua KPU  Kab Minahasa)

Wednesday, 22 July 2015

REFLEKSI 42 TAHUN KNPI



*Unifying Force, Agent of Change,  Problem Solver  & Cadre School


23 Juli 2015, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) genap berusia 42 Tahun. Momentum 42 tahun KNPI tetaplah merupakan waktu yang tepat untuk setiap elemen kepemudaan melakukan refleksi evaluatif terhadap realitas kekinian KNPI sebagai wadah pemersatu dan wadah berekspresi pemuda Indonesia. Upaya reflektif tersebut diharapkan melahirkan ide-ide yang diproyeksikan kedepan demi eksistensi KNPI.

Dalam sukacita 42 Tahun KNPI perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan reflektif yang sekiranya bisa menjadi bahan refleksi atau paling tidak bisa menstimulus sebuah dialektika (tesis-antitesis) konseptual yang nantinya diharapkan akan bermuara pada sintesis baru berwujud pemetaan posisi kekinian organisasi, catatan-catatan rekomendasi dan pokok-pokok program umum organisasi dalam kekinian dan keakanan organisasi wadah berhimpun ini.

§  Refleksi Positioning KNPI: dimana dan mau kemana ?
Pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar dalam sebuah konteks refleksi. Hal mana tersirat harapan agar supaya KNPI dalam setiap periodisasi kepemimpinan memahami posisi kekiniannya dan kemudian punya visi dan strategi yang jelas atau “tahu dimana tempat yang akan dituju” serta “mengerti jalan mana yang akan ditempuh untuk menuju tempat tersebut”.
Menurut hemat kami, “mau kemana KNPI ?” sangat tergantung dari positioning organisasi dan kemampuan membaca kebutuhan organisasi dan trend-trend serta tantangan kedepan dari lingkungan strategis organisasi.
Menyangkut positioning, menurut hemat kami, perlu dilihat dari perspektif sebagai berikut:

1.      Pola interaksi KNPI-OKP.
Saat ini nampak bahwa KNPI saat ini belum mampu mengaktualisasikan diri secara utuh sebagai wadah berhimpun OKP. Dalam pandangan objektif, harus jujur diakui bahwa OKP hanya “bersentuhan” dengan wadahnya di saat KONGRES/MUSPROV/MUSKAB sampai berhasil mensuport kadernya dalam kepengurusan. Setelah itu, pola relasi OKP dan KNPI sebagai wadah berhimpun OKP lenyap. Termasuk, dapat dikatakan bahwa pasca Musyawarah, OKP tidak lagi melakukan interaksi dengan “wadah”nya. Sehingga support OKP terhadap KNPI menjadi lemah, demikian juga kontribusi KNPI sebagai wadah berhimpun terhadap OKP menjadi rendah. Padahal nota bene anggota KNPI dalam konteks sebagai wadah berhimpun, adalah OKP-OKP. Jika kondisi seperti ini dibiarkan maka bisa muncul pertanyaan: Untuk apa OKP-OKP berhimpun dalam wadah KNPI ? Ini menjadi tantangan kedepan, apalagi saat ini bukan zamannya lagi “wadah tunggal”, yang membuka kran kebebasan berhimpun sehingga bisa menghasilkan wadah berhimpun yang baru.
Jika pola ini mampu diubah, maka KNPI bukan hanya sekdar disebut organisasi besar karena namanya yang cenderung semu, tetapi menjadi organisasi besar karena relasi fungsional yang terjalin baik. Kita semua mengimpikan melalui pola relasi yang lebih baik antar KNPI dan OKP maka akan banyak potensi yang menjadi lebih berdaya dan banyak jiwa yang diselamatkan dari ancaman the lost generation, yang berarti banyak yang di”hidup”kan (tumou tou).

2.      Kondisi kekinian pemuda.
Problematika pemuda harus menjadi bagian dari concern KNPI, karena pada hakekatnya seluruh pemuda adalah anggota OKP dan anggota KNPI sebagai wadah berhimpun. Problematika sosial pemuda seperti: pengangguran, akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, kemiskinan dan persoalan lain harus mampu diselami oleh KNPI. Jika pemuda menghadapi masalah, maka itu berarti adalah juga masalah KNPI. Sehingga KNPI harus menjadi problem solver terhadap problematika pemuda bahkan masyarakat dan lingkungan hidup.

3.      Pola relasi dengan pemerintah.
Sampai saat ini kita masih sepakat menyebut “KNPI sebagai mitra pemerintah yang kritis”. Bermitra dengan pemerintah berarti ada suatu interaksi yang positif-konstruktif (membangun). Dalam konteks bermitra,  KNPI mengharapkan support pemerintah terhadap programnya, tetapi juga KNPI diharapkan mensuport program pemerintah, sehingga terjadi sinergi dalam membangun Minahasa. Namun demikian, pola support KNPI juga harus nampak dalam bentuk kritis-konstruktif-solutif-kreatif-intelektualis. Dalam pengertian KNPI tidak boleh membiarkan adanya kebijakan yang kurang produktif bagi masyarakat, dan dalam ketulusan hendak membantu pemerintah sebagai mitra, maka KNPI harus memberikan masukan kritis tetapi membangun dan dimotivasi oleh niat yang positif dengan cara-cara yang bermartabat, dan harus mampu meberikan solusi alternatif lewat pemikiran-pemikiran kreatif sebagai hasil pergumulan atau refleksi intelektual kaum muda.

4.      Internal-external Positioning.
Aspek internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta aspek eksternal seperti peluang (opportunity) dan tantangan (threath) harus diinventarisir dan dianalisa untuk kemudian kita mampu menentukan posisi yang jelas serta strategi yang sistematis-efektif.

§  Proyeksi dan Harapan Program Strategis
Dari positioning sederhana di atas, maka KNPI kiranya harus memposisikan diri sebagai:

Pertama, Kekuatan Pemersatu (Unifying Force) dengan melakukan rekrutmen kepengurusan DPD KNPI dan Pengurus Kecamatan serta kepanitiaan dengan prinsip semua OKP yang berhimpun harus terakomodir, melakukan koordinasi rutin OKP dan KNPI sebagai wadah berhimpun, memberikan pelimpahan tugas-tugas kepada OKP sesuai kompetensi OKP serta mengagendakan forum-forum atau event yang mempersatukan seluruh elemen kepemudaan.
           
Kedua, sebagai Agen Perubahan (Agent of Change), dengan melakukan kajian rutin terhadap kebijakan publik (Public policy) dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan sosial maupun lingkungan hidup dan mengkritisi kebijakan pemerintah sebagai bagian dari support KNPI terhadap pemerintah.

Ketiga, menjadi pemberi solusi terhadap masalah kebangsaan (Problem Solver) dengan melakukan inventarisasi problematika pemuda dan masyarakat umumnya serta menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan / problematika yang dihadapi pemuda atau program yang bisa menjadi solusi terhadap problematika empirik.

Keempat, mewujudkan KNPI sebagai sekolah kader (cadre shool) dengan menetapkan pola kaderisasi pemuda termasuk bagaimana peran OKP dalam sistem kaderisasi di KNPI dan melakukan pendidikan kader di berbagai bidang secara sistematis yang terinstitusionalisasi dalam “Minahasa Youth Center” atau “Sekolah Kader Minahasa” atau apapun namanya, yang akan menjadi pusat pemikiran dan pusat penggodokan kader pemuda di tanah Minahasa dalam berbagai bidang.

Demikian catatan singkat ini, semoga dapat turut menjadi stimulus berpikir dalam dialektika dinamika kepemudaan di Sulawesi Utara. Dirgahayu KNPI  !!!



Meidy Y. Tinangon, S.Si.,M.Si.
(Ketua Dewan Penggerak - Gerakan Minahasa Muda (GMM);
Sekretaris DPD KNPI Minahasa Masa Bakti 2002-2005;
MPI KNPI Minahasa; Wakil Ketua KNPI Sulut)





Wednesday, 12 November 2014

Kuatir....

Malam ini....
Ragaku tak berdaya....
Nyeri menikam tubuhku...
Sesuatu membuatku takut....
Membuatku kuatir !!!

Mata enggan menutup
kucoba tenangkan diri
Mencari  cara hapus rasa ini
Namun tak ada cara yang bisa kutempuh

Selain berdoa dan berserah...
Segala asa dan cita
Pun sgala kuatir insani

All in God's hand....

Tuesday, 14 October 2014

Untuk Buah Hatiku

Anakku buah hatiku...
Aku bersyukur kalian menjadi berkat dalam hidupku...
Menjadi penyejuk dikala galau melanda
Menjadi pengingat untuk ibadah
Menjadi pembawa damai dalam keluarga
Memaksa aku bisa tersenyum disaat suasana tak memungkinkan

Anakku...
Maafkan aku jika harus marah...
Terkadang lelah, kegalauan dan tekanan kerja membuat aku gampang marah...
Namun, dihati ini kalian tetaplah harta terindah dalam hidup...

Anakku ...
Maafkan aku jika waktu untuk kalian banyak yang hilang...
Namun semua kerja kerasku demi kalian...

Tuhanku...
Ampuni hamba atas segala lalai dan salah
dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah
Beri hambaMu hikmat, tuk menjadi ayah yang baik
Tuk mampu mendidik anak-anakku

Tuhanku...
Beri berkatMu tuk hambaMu 
Agar supaya anak-anaku bisa makan dan sekolah...
Tolong aku dan keluargaku ya Tuhan
Lindungilah kami dan karuniakan kesehatan
Berkatilah kami untuk menjadi berkat

Amin...

Monday, 13 October 2014

Syukur atas Keluarga


Terimakasih Tuhan....
Kau perkenankan aku mengayuh bahtera rumah tangga...
Hari ini 13 Oktober 2014 genap 13 tahun usia pernikahanku dengan istriku Pdt. Anita Rumbajan, S.Th.
Syukur padaMu, kau berikan dia dampingiku dalam susah dan senang.
Syukur padaMu kau padukan 2 insan berbeda.
Syukur atas anugerah buah hati Giveny Militia Kristy Illene dan Meidy Junior Tinangon.
Syukur dalam lemahku Kau perlengkapi slalu...

Tuhan tolong kami tuk mampu jalani hidup berumahtangga yang penuh tantangan...Engkaulah Jurumudi dan kekuatan kami.Berkati keluarga kami, sekarang dan selamaNya sepanjang perkenanMu.
Berkat dengan hikmat, kesehatan dan kecukupan....

Kami yakin apa yang Kau berkati diberkati untuk selamaNya.

AMIN




















"Menghitung HARI"

Yahoo News: Top Stories