Monday, 22 October 2018

PERATURAN KPU dalam HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Meidy Yafeth Tinangon, SSi., M.Si.
(Komisioner KPU Prov. Sulut 2018-2013 / 
Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan)


Perkembangan ketatanegaraan pasca beberapa kali amandemen UUD 1945 berimplikasi lahirnya lembaga-lembaga negara yang baru termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga negara independen / non struktural. Lahirnya Lembaga-lembaga negara juga diikuti dengan hadirnya perangkat regulasi sebagaimana perintah UUD atau Undang-undang. Diantara perangkat regulasi tersebut, untuk penyelenggaraan Pemilu kita sering mendengar Peraturan KPU (PKPU). Masih banyak pihak yang belum menyadari kedudukan dan peran PKPU padahal PKPU merupakan bagian hirarki Peraturan Perundang-undangan di negeri ini. Dimana sebenarnya posisi PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Republik ini?

Hirarki Peraturan Perundang-undangan
Terkait susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan, awalnya menggunakan ketentuan Tap MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam perkembangan Tap MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang dalam ketentuan Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.  Dengan pengertian lain bahwa TAP MPR Nomor III/MPR/2000 memiliki sifat berlaku sementara, dan masa berlakunya habis, ketika Pembuat Undang-undang mengundangkan Undang-undang terkait tata urutan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang substansinya turut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan rujukan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1.     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.     Undang-Undang / Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang; 
4.     Peraturan Pemerintah;
5.     Peraturan Presiden;
6.     Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.     Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lho, ternyata PKPU tidak tercatat dalam ketentuan tentang hiraki peraturan perundang-undangan di atas. Memang jika kita hanya membaca ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011, kita tidak akan menemukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya.

Peraturan KPU sebagai  bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan nyata dalam substansi Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Ketentuan ayat 1 menyebutkan bahwa: jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)  mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,  lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala  Desa atau yang setingkat.

Selanjunya ketentuan ayat 2 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU.

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Secara khusus Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menjadi bahan perdebatan dalam SPPU DIAKUI KEBERADAANYA dan mempunyai KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Jo. Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017). Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat “mengikat”  tersebut berarti harus dipatuhi oleh setiap warga negara maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk bakal calon anggota DPD, DPR dan DPRD dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum.

Kewenangan Judicial Review
Apabila dalam pelaksanaannya ada warga negara atau institusi beranggapan bahwa terdapat Pasal-pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-undang, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materi (judicial review) PKPU ke Mahkamah Agung yang memiliki KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-undang. Hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menetapkan bahwa Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Demi keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam suatu negara hukum, maka sewajarnyalah setiap warga negara menjunjung tinggi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan berkekuatan hukum mengikat, termasuk PKPU.

Kompetensi / kewenangan absolut Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang didasari pada ketentuan:

  1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”
  2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”
  3. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa: “Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan Undang-Undang,     pengujiannya     dilakukan     oleh Mahkamah Agung.”


Lebih spesifik terkait pengujian PKPU terhadap Undang-Undang, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa: “Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa Peraturan KPU dan (Juga) Peraturan Bawaslu yang kedudukannya setara (sebagai pelaksanaan Undang-Undang) hanya dapat dibatalkan melalui proses pengujian di Mahkamah Agung, sesuai kewenangan absolut yang dimilikinya. Sidang adjudikasi Sengketa Proses pemilihan Umum (SPPU)  juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji atau menyatakan  bahwa peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang.

Konsekwensi Hukum PKPU
Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan, serta sifatnya yang diakui dan mengikat, maka PKPU memiliki konsekwensi-konsekwensi bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU.

Pihak pertama yang wajib hukumnya serta memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan PKPU adalah KPU dan jajarannya. Tidak ada alasan bagi KPU dan jajarannya untuk mangkir dari pelaksanaan peraturan yang dibuatnya. Pelanggaran terhadap PKPU yang masih berlaku merupakan pelanggaran kode etik berat bagi setiap penyelenggara Pemilu.

Partai Politik harus memenuhi ketentuan dalam PKPU dan stakeholder terkait Pemilu lainnya juga wajib mengikuti PKPU untuk urusan teknis pelaksanaan Pemilu karena PKPU mengikat secara internal dan eksternal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terikat dengan PKPU. Dalam proses pengawasannya, seyogyanya Bawaslu mengawasi apakah ketentuan-ketentuan dalam PKPU sebagai koridor hukum penyelenggaraan tahapan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Peserta Pemilu atau tidak. Demikian halnya dalam proses adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum serta proses penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, seyogyanyalah Bawaslu menggunakan PKPU sebagai acuan.

Pada prinsipnya, PKPU yang diakui kedudukannya,  sah dan bersifat mengikat tidak bisa diingkari oleh setiap warga negara apalagi oleh penyelenggara Pemilu. PKPU diadakan untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU, jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi berdasarkan hukum…..

Salam demokrasi  !!!

*** Tulisan ini juga dimuat dalam: 

Sunday, 22 July 2018

Cahya Ilahi

Menatap alam,
merenung akan
Tak ada yg pasti didepan sana
Hanya ada gambaran buram
Laut bergelombang
Awan hitam
Terik mentari

Namun selalu ada setitik cahaya
Hingga...
Ada asa yg menggumpal
Ada visi terlukis indah
Ada inspirasi tuk terobos kelam
Ada yakin membungkus nurani
Ada semangat merasuk raga
Ada  kiat membius otak

Karena
Cahya Ilahi
terobos pandang
Rasuki jiwa
Bisikan kata cinta Sang Khalik
bagi sobatNya

#pantaiBoroko060718 — at Pantai KUTA (kuala Utara) Boroko

Thursday, 29 March 2018

“DARAH, DOSA dan PENGAMPUNAN”


Di Bukit Kalvari…
Darah itu mengalir dari tubuh Dia Tuhan yang menjadi manusia tak berdaya….
Di Bukit Golgota
Darah itu mengalir dari tubuh Sang Korban Penghapus Dosa…
Di Bukit Tengkorak…
Darah itu mengalir mengiring hembus nafas terakhir Sang Juruselamat…

Yah… Darah itu….
Tanda kasih Sang Khalik…
Pertanda pengorbanan…
Bukti tebus DOSA para pendosa !!!
Sebab tiada kasih tanpa pengorbanan
Tiada penebusan tanpa kasih dan pengorbanan…

Kini…Adakah mereka yang Kau tebus lunas berlaku kudus
N`tuk hargai darahMu Sang Penebus ???
…….
…….

Oh Penebus…. Kami mengaku….

Kini…. kami yang Kau tebus itu…
Sedang berdiri di bukit kesombongan dan keangkuhan
memeluk mesra ego, menepis empati tak berhati
            Angkuh tanpa rasa, tanpa peduli, tanpa maaf…
Persetan dengan yang lain !!!
Aku adalah aku… mereka adalah mereka…

Tuhan… Kami mengaku…
Kini ….kami berdiri di Bukit  Kemewahan bertabur harta, Emas Permata
Nikmati senang dunia karena harta
Nikmati asyiknya bermain harta..
Korbankan sesama untuk harta ….
Gadaikan salib demi harta berbumbu cinta.…

Tuhan … Kami mengaku…
Kini … kami duduk di kursi empuk istana di bukit kekuasaan …
Nikmati empuk kursi raja yang kami rebut penuh kecurangan
Nikmati asyiknya berkuasa anggap hina rakyat jelata
Nikmati kekayaan karena jabatan …..
tak peduli halal atau haram..

Tuhan …. Kami mengaku….
Kini …. kami membangun keluarga di bukit kepalsuan cinta…
Bangun keluarga dalam sakralnya prosesi dan mewahnya pesta
Namun … lihatlah
Kini …. ego kalahan cinta memutus ikatan sakral itu….
Buah hati terlantar kehilangan kasih sayang
terbiar dan terbuai dan jatuh dipeluk narkoba dan nikmatnya godaan dunia
Ada berontak disana sini…. Ada durhaka disana sini…
Tiada doa dalam rumah, yang Kau harap jadi Gereja kecilMu
Tiada damai dalam keluarga, yang Kau harap jadi saksi KebangkitanMu

Tuhan…
Darah suciMu terbuang percuma…
meski kami berlagak kudus dalam jamuan kudus,
meneguk anggur hayati korban darahMu
Tubuhmu… kami siksa dengan tajamnya tombak dosa dan durhaka kami…
            Meski kami turut  mengunyah roti tak beragi simbol siksa tubuhMu
dalam sakralnya meja perjamuan…
SalibMu patah kami campakkan…
bahkan… hangus terbakar tersulut panasnya api dosa …
Kubur kosong itu hanya sekedar ornamen Paskah,
objek wisata tanpa makna, tanpa nilai seperti kosongnya hati kami….!!!

Tuhan…
Maukah Engkau datang lagi untuk kami salibkan biar bebas kami dari dosa ???
sambil  kami teriakan kata:
Salibkan Dia !! Salibkan Dia !!!

Ataukah …. kami yang harus salibkan diri… ???
Salibkan ego, keangkuhan, kesombongan diri…
Salibkan amarah, ketamakan, iri, dan dengki

Tuhan…sudikah Engkau ampuni dan baharui kami  ???
Hingga kami pulih dan layak di tahta kudusMu…
Hingga kami boleh berdiri tegar dalam dekap Roh-Mu di bukit Kasih Karunia …..
dan siap jadi saksi kebangkitan dan kemenanganMu…

Tuhan ampuni dan baharui kami ……


Meidy Tinangon
            Seper Watu, Rinegetan, 1 hari jelang Jumat Agung 2018
            Kamis, 29 Maret 2018

D O A

Bibir komat kamit 
Mata menutup rapat 
Kepala tunduk tak berdaya 
Rasa dan pikir melayang 
ke arah sorga sana 
Singgasana Sang Khalik 

Sadar .... 
raga dan jiwa ini ada Yang Punya 
Ada Dia yang sanggup 
bri hidup dan mencabut nyawa 
Yang sanggup 
'bri roti penantang lapar 
dan air penyembuh haus... 

Sadar …. 
ada Sang Khalik Pengatur Hidup... 
Yang siap dengar keluh kesah, 

Tak perlu teriak, 
tak perlu rayuan, 
Tak perlu paksaan apalagi rupiah... 

Hanya nurani tulus memohon 
Dalam renung khusuk 
Meski, tanpa nada tanpa suara 
Hanya hati bisikan kata 
penuh pinta dan harap... 

Ucapkan 'amin' tanda yakin 
Untuk sebuah DOA.. 

Tondano, 26 Maret 2018





Friday, 22 December 2017

Kau

Kau...
Cintaku...
Terimakasih....
untuk tulus hatimu...
Untuk hadirmu,  lengkapi lemah diriku
Untuk nada cinta,  peneduh hati yang kerap galau..
Untuk doamu yang slalu mengawalku...
Untuk sabarmu dengar keluh dan amarah...
Untuk senyum penghilang lelah...

Kau...
Maafkan aku....
Untuk waktu bersama yang hilang...
Untuk kata yang merobek hati...
Untuk janji yang belum terlunasi...
Untuk kerja yang merampas ruang dan waktu kita..

Kau...
Selalu di doaku
Selalu dihatiku

@SoetaAirport23122017









Thursday, 21 December 2017

Sajak untuk Mama

"Apa Kabar Kau yang Disana"

(Sajak untuk Mama) 


Mama...
Apa kabar Kau di negeri sana?
Ingin ku bersua denganmu
Mengulang memori yang tak lekang oleh waktu
Memori dimasa kecil
Saat kau curahkan kasih nan tulus
Saat kau peluk daku penuh kehangatan
Saat kau iklaskan juangmu hanya untuk anak-anakmu
Saat kau lupakan lelah ragamu untuk buah hatimu

Apa kabar kau yang disana??
Rindu diri disampingmu
Hanya tuk cicipi lezat masakanmu
Hanya tuk ucapkan terimakasih yang tak sempat terungkap
Hanya tuk tunjukan buah juangmu
Hanya tuk memberimu hadiah yang tak mampu balas kasihmu
Hanya tuk meminta nasehatmu
Hanya tuk blajar sabarmu
Hanya tuk tahu rahasia kerja kerasmu
Hanya tuk blajar gaya hidup apa adanya
Hanya tuk blajar bersyukur dalam susah dan senang
Hanya tuk merengek meminta smangat juangmu

Apa kabar kau yang disana ???
Duhai kau pahlawanku
Kuharap di doamu namaku tetap kau sebut
Kuharap kau slalu tiupkan angin bawa titipan semangatmu
Kuharap di jauh sana kau kan tersenyum
Hingga suatu saat nanti kita kan bertemu di jauh sana,  dalam damai di pelukmu
Yah di jauh sana,  disuatu tempat entah dimana,  yang disiapkan Sang Khalik...

Terimakasih mama....  Suatu saat rinduku kan terjawab,  bersama kau di jauh sana...  Di negeri mulia penuh kedamaian....

#SelamatHariIbu

Thursday, 10 November 2016

Catatan Politik

Dari kiri ke kanan: Ketua KNPI Sulut, Bupati Minahasa, Wagub Sulut,  Penulis, Ketua Pemuda SAG Sulutteng, Ketua DPP GAMKI.


Berikut link tentang catatan saya terkait Politik, Demokrasi dan Pemilu...
Semoga bermanfaat....


1. Klik: KAMPANYE PILKADA: 101 HARI MERAIH SIMPATI


2. Klik: Orang-kristen-dan-pemilukada


3. Klik: TENTANG KONFLIK !


4. Klik: Perbedaan-tahapan Pileg, Pilpres & Pilkada


5. Klik: Antara-pemilu-pilkada-dan-pemilukada


6. Klik: Partisipasi Politik MAHASISWA


7. Klik: Sejarah PEMILU 1955



Tuesday, 16 August 2016

"ASA UNTUKMU MERAH PUTIH"





Merah putih, kau yang lahir oleh tetesan darah pahlawan, Janganlah jadi pembawa mati, tumpahkan darah anak negri....

Merah putih, kau yang dirajut pendiri negeri berbeda bangsa,
yang berikrar satu INDONESIA.
Tetaplah jadi tempat merajut indah benang hidup
tanpa memandang ragam....

Merah putih,
kau yang kuhormati dibawah terik matahari
pun siraman air hujan.
Tetaplah jadi yang kuhormati
karena kau jadi satu mentari yang tetap adil
pancar cahaya untuk si miskin, juga si kaya.
Tetaplah jadi yang kami banggakan
karna kau sirami kami
basah dengan air kehidupan.

Merah putih,
kau yang berkibar indah perkasa
di angkasa penuh kuasa.
Tetaplah jadi sang penguasa gagah perkasa di istana,
sambil memandang kami
yang tak kuasa menahan rasa, menebar asa
tuk perkasa dalam naungan Indonesia,
yang penuh daulat demi rakyat
 yang memberimu kuasa....

Tetaplah berkibar merah putihku,
dan kobarkan semangat kami
dengan kibarmu yang membawa kabar damai sejahtera...

                   ~dirgahayu Indonesiaku~

                         Negeri Brawijaya Malang, 17 Agustus 2016

Monday, 14 September 2015

TENTANG KAMPANYE PILKADA: 101 Hari Meraih Simpati dalam Bingkai Regulasi


Oleh:
Meidy Yafeth Tinangon
(Ketua Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Minahasa)

Terhitung sejak 27 Agustus 2015 atau 3 hari setelah penetapan  pasangan calon (24 Agustus 2015), tahapan  kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama  di negeri ini resmi dimulai. Termasuk dalam arak-arakan ini adalah kampanye Pilgub Sulut dan Pilbup/Pilwako di 7 daerah Kabupaten/Kota  di Sulut. Masa menjual visi, misi dan program untuk menarik simpati rakyat pemilih ini, akan bergulir hingga 5 Desember 2015. Jika dihitung sesuai hari kalender maka kontestan Pilkada punya waktu 101 hari untuk berjuang meraih simpati rakyat yang memiliki hak pilih. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang.
Jika dibandingkan dengan kampanye Pilkada-pilkada sebelumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, masa kampanye hanya diberikan rentang waktu 14 hari atau 2 minggu.
Waktu yang panjang untuk berkampanye dalam  kurun  waktu sekitar 3 bulan lebih ini sebenarnya untuk mengakomodir hasrat calon yang ingin langsung tancap gas  berkampanye segera setelah penetapan calon, dan juga so pasti untuk memberi ruang yang luas bagi kandidat dalam menyampaikan visi-misi dan program apabila terpilih.
Dalam kurun waktu  panjang ini, usaha-usaha meraih simpati tentunya akan dilakukan para kandidat. Dengan beradu  strategi  memanfaatkan berbagai metode kampanye.  Namun demikian, meskipun  range waktu yang tersedia untuk beradu strategi terbilang panjang, tetapi metode kampanye yang akan dilakukan bukanlah tiada batas. Pembatasan-pembatasan itu perlu dalam rangka mewujudkan kampanye yang bermartabat, berkeadilan dan berkualitas. Demokrasi tanpa pembatasan  akan menghasilkan demokrasi yang kebablasan, yang menjauhkannya dari esensi sebenarnya.
Pembatasan-pembatasan  dalam  kampanye diatur dalam regulasi Pilkada terkini, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-undang tersebut diturunkan lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
Regulasi pilkada  diatas, melakukan pembatasan dalam  bentuk pembatasan metode, teknis kampanye, jadwal kampanye, dan dana kampanye.


Pembatasan Metode, Teknis dan Jadwal Kampanye
 Terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang diperbolehkan regulasi Pilkada, yaitu:
a.       Debat publik / debat terbuka antar pasangan calon;
b.      Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c.       Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
d.      Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
e.       Pertemuan terbatas;
f.       Pertemuan tatap muka dan dialog;
g.      Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yaitu kampanye dalam bentuk: rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan/atau kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, path dan lain-lain).

Dengan dibatasinya metode kampanye pada 7 metode di atas, berarti pasangan calon atau Tim Kampanye tidak bisa mengagendakan kampanye diluar metode yang diperbolehkan regulasi. Pelaksanaan kampanye diluar bingkai regulasi merupakan pelanggaran Pemilu. Sebagai calon pemimpin daerah, selayaknyalah para kandidat memberikan contoh untuk taat pada regulasi yang berlaku.
Dalam pelaksanaan teknisnya dan jadwal kampanye, metode-metode kampanye tersebut juga dilakukan pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut diarahkan untuk penataan berdasar prinsip kampanye yaitu: jujur, terbuka dan dialogis serta untuk mengembalikan kampanye sesuai  esensinya yaitu sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Beberapa pembatasan terkait teknis dan jadwal pelaksanaan metode kampanye adalah:
Pertama, debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 kali  pada masa kampanye. Jumlah peserta / undangan dibatasi sesuai daya tampung ruangan dan pengaturan oleh KPU Propinsi / Kabupaten –Kota sebagai pelaksana kampanye. Materinyapun dibatasi pada visi dan misi pasangan calon dalam rangka: meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
Kedua, pembatasan dalam kegiatan penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye yang difasilitasi penyediaan / pencetakannya oleh KPU adalah slebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet dan/atau poster. Isi desain bahan kampanye dibatasi pada visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar parpol atau gabungan Parpol dan / atau foto pengurus Parpol atau Gabungan Parpol. Jumlah bahan kampanye yang dicetak juga dibatasi, yaitu paling banyak adalah sejumlah Kepala Keluarga sesuai dengan kemampuan anggaran. Pasangan calon dapat membuat bahan kampanye selain bahan yang difasilitasi KPU, namun hanya dibatasi pada jenis bahan kampanye: kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan stiker dengan pembatasan ukuran maksimum 10cm x 5cm. Harga konversi setiap bahan kampanye yang diadakan calon, dibatasi pada nilai tertinggi Rp. 25.000. Jika terbukti bahwa setelah dikonversi harga pengadaan bahan kampanye oleh calon diatas nilai tersebut, maka merupakan sebuah bentuk pelanggaran.
Ketiga, pembatasan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana pencetakan dan pemasangan APK ditanggung oleh KPU dan calon dilarang mengadakan dan / atau memasang APK selain yang dicetak KPU penyelenggara. Adapun jenis APK terdiri dari: baliho (ukuran maksimum 4 m x 7 m dan jumlah maksimum 5 buah setipa pasangan calon di setiap Kabupaten/Kota), umbul-umbul (ukuran maksimum 5 m x 1,15 m, dengan jumlah maksimum 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan), dan spanduk (ukuran maksimum 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon).
Keempat, pembatasan iklan kampanye di media massa, dibatasi jadwalnya yaitu hanya 14 hari, yang dimulai 14 hari sebelum masa tenang sampai 1 hari sebelum masa tenang atau di hari terakhir kampanye. Frekwensi penayangan iklan setiap pasangan calon pun dibatasi. Untuk iklan televisi paling banyak kumulatif 10 spot dengan durasi maksimal 30 detik, setiap stasiun TV per hari. Iklan radio dibatasi paling banyak 10 spot dengan durasi 60 detik setiap stasiun radio setiap hari.
Kelima, pembatasan dalam kegiatan pertemuan terbatas. Pasangan calon / tim kampanye melaksanakan kegiatandi dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan jumlah peserta paling banyak 200 orang untuk tingkat provinsi dan 1000 orang untuk tingkat Kabupaten / Kota. Pembatasan lainnya yaitu semua yang hadir hanya diperkenankan membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atau atribut Pasangan Calon yang melaksanakan kampanye.
Keenam, pembatasan dalam pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog, hanya berkaitan dengan jumlah peserta yang tidak melampaui kapasitas tempat duduk. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan. Jika dilaksanakan di luar ruangan, maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan tempat umum lainnya.
Ketujuh, pembatasan dalam kampanye bentuk lain (rapat umum). Waktu pelaksanaan rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir 18.00. Frekwensi pelaksanaan dibatasi, yaitu 2 kali untuk pemilihan Gubernur dan Wagub sedangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota hanya dibatasi 1 kali saja. Jadwal kampanye berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota yang menyelenggarakan bersama Tim Kampanye.


Pembatasan Dana Kampanye
 Menyangkut dana kampanye, secara spesifik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup atau Walikota/Wawali. Regulasi ini mengatur pembatasan dari segi sumber dan jumlah dana kampanye.
Dari perspektif sumber, diatur  bahwa dana kampanye pasangan calon dapat berasal dari  pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lainnya baik perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta.
Berdasarkan besarnya sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon, diatur bahwa Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. Sedangkan  Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye. Dana kampanye pihak lain perseorangan maupun kelompok dan badan hukum swasta bersifat kumulatif selama masa kampanye, dan mencakup penerimaan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.
Dalam hal pengeluaran dana kampanye, satu hal yang  termasuk baru diatur oleh regulasi pemilu adalah pembatasan pengeluaran dana kampanya. Diatur bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Berharap Kepatuhan Terhadap  Regulasi Kampanye
Semua ketentuan yang diatur regulasi pemilu dalam hal pelaksanaan kampanye, dimaksudkan agar supaya terwujudnya keteraturan pelaksanaan kampanye dan agar supaya tercipta kampanye yang berkeadilan. Kita berharap semua ketentuan pembatasan dalam kampanye ini bisa dipahami dan dipatuhi oleh para kandidat maupun Tim Kampanye dari setiap kandidat. Kepatuhan akan membantu pencitraan kandidat sebagai calon pelayan publik yang taat hukum, sementara ketidakpatuhan akan menghasilkan  image negatif publik terhadap kandidat dan lebih dari itu akan berakibat pengenaan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana Pemilu sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik. Masa kampanye yang panjang yaitu 101 hari, bukan hanya akan menjadi momentum uji dan pembuktian  strategi kampanye terbaik, tetapi juga menjadi momentum pembuktian kandidat mana yang mampu mencuri simpati rakyat pemilih. Rakyat pasti akan bersimpati bagi kandidat yang mampu mebuktikan diri taat terhadap regulasi selama 101 hari kampanye.
Bingkai regulasi janganlah coba dilampaui, karena regulasi bukan hanya membingkai / membatasi gerak-gerik kandidat, namun bingkai regulasi juga membingkai hati rakyat ! Kita tunggu pembuktiannya.... Selamat berkampanye.. (***)

Gerakan Ayo Kerja dan Tantangan Unemployment


Oleh: Meidy Yafeth Tinangon

Beberapa waktu  lalu, pemerintah  kita mencanangkan Gerakan Ayo Kerja, yang juga menjadi tema peringatan HUT Kemerdekaan negeri ini yang ke -70.  Pemaknaan dari tema tersebut, kaitannya dengan kemerdekaan adalah berkaitan dengan kemerdekaan substansial yang terkandung dalam tujuan berbangsa: masyarakat adil dan makmur. Yah, masyarakat adil makmur atau kemerdekaan substansial rakyat, akan ditentukan oleh satu kata kerja yaitu kerja ! Simpelnya, mau merdeka (makmur, sejahtera), no other way, harus kerja !!!
Namun , Gerakan Ayo Kerja diakui  penuh dengan tantangan. Karena, jika kita bicara tentang kerja maka akan sangat berhubungan dengan kontra kondisinya yaitu pengangguran (unemployment). Ajakan singkat: ayo kerja menurut hemat penulis, pertama-tama ditujukan kepada warga yang tidak bekerja alias nganggur, kemudian kepada mereka yang bekerja, dengan maksud untuk tetap bekerja keras dan cerdas.
Pengangguran, jelas merupakan tantangan bagi gerakan ayo kerja. Di Sulawesi Utara, berdasarkan data BPS Sulut sebagaimana diekspos metrotvnews.com (7/5) menguraikan bahwa hingga  Februari 2015 jumlah pengangguran di Sulut mengalami kenaikan sebanyak 22,6 ribu orang jika dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2014.
Pengangguran Sulut Februari 2015 tercatat bertambah 18,4 ribu jika dibandingkan dengan Februari 2014. Hingga Februari 2015 jumlah pengangguran Sulut mencapai 102,6 ribu orang lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu yang hanya 84,2 ribu orang.
Kondisi di atas, tentu saja menjadi keprihatinan bersama dan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia pasca 70 tahun merdeka. Angka tersebut akan bertambah jika tidak ditangani secara serius. Mengingat setiap tahun, jumlah angkatan kerja terus bertambah sementara ketersediaan lapangan kerja belum bisa dipastikan.
Dalam konteks ini, maka Gerakan Ayo Kerja harus memberikan perhatian kepada beberapa hal:
Pertama, fokus pada penciptaan lapangan  kerja di sektor wirausaha. Lapangan  kerja akan hadir seiring dengan meningkatnya investasi dan kegiatan pembangunan. Namun, hal tersebut tidaklah cukup, pemerintah harus meningkatkan usaha pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) calon pekerja secara sistematis untuk bertransformasi dari mentalitas pencari peluang (opportunity seeker) menuju mentalitas perancang peluang (opportunity maker). Masyarakat yang akan memasuki gelombang angkatan kerja baru dibina paradigma berpikirnya dari sebelumnya pasif menanti terbukanya lapangan kerja menjadi lebih aktif dan kreatif membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain.
Berbagai skill yang potensial dan prospektif harus diinternalisasi dalam diri para angkatan pekerja baru. Setelah disiapkan menjadi insan yang terampil dalam bidang kerja yang prospektif, maka pemerintah perlu memiliki good will dalam kebijakan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran untuk modal usaha baik dalam bentuk kredit maupun hibah (grant) bagi kelompok-kelompok wirausahawan muda kreatif.   
Hal ini menuntut adanya realokasi anggaran dan perubahan struktur APBD dengan memberi prioritas pada alokasi anggaran pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Anggaran-anggaran rutin perlu dievaluasi dan jika ditemui adanya alokasi yang tidak rasional maka porsi anggaran rutin perlu dikurangi. Hal ini berarti mengurangi anggaran kegiatan konsumtif untuk dialihkan ke kegiatan produktif yang menjadi prioritas. Demikian halnya dengan anggaran pembangunan fisik harus disesuaikan dengan skala prioritas dan dilakukan efisiensi kemudian ditata kembali (rebudgeting) untuk dialokasikan ke kelompok binaan wirausaha produktif.
Untuk lebih sistematis dan terukur, maka pemerintah wajib melakukan estimasi jumlah angkatan kerja di tahun anggaran berikutnya. Dalam  konteks ini peran bank data / data base SDM sangatlah diperlukan. Dengan estimasi yang akurat, maka pemerintah akan mengetahui jumlah angkatan kerja yang akan bertambah, yang berpotensi menjadi insan yang tidak menikmati kemerdekaan bahkan potensial menjadi generasi yang hilang (lost generation) ketika mereka menjadi pengangguran.
Ketersediaan angka estimasi jumlah angkatan kerja, akan membantu pemerintah dalam merancang program kelompok-kelompok wirausaha muda beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan. Ketika APBD tidak cukup, maka pemerintah bisa melirik kerjasama dengan BUMN / BUMD atau perusahaan swasta dengan meminta mereka mengarahkan program CSR (Community Social Responsibility) ke arah pengembangan ekonomi kreatif wirausaha muda. Selain itu, pemerintah di Sulut bisa bekerjasama membentuk program kredit khusus wirausaha muda.
Kedua, fokus mengembangkan pendidikan berorientasi kerja. Hal ini penting karena, umumnya harapan orang tua maupun peserta didik ketika menyekolahkan  anaknya, adalah agar supaya peserta didik setelah lulus sekolah bisa mendapatkan pekerjaan.
Antaranews.com merilis bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mengacu pada data BPS Sulut, disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan sejak 2013-2015 hingga Februari 2015 sebesar 8,69 persen yakni lebih tinggi dibandingkan Agustus 2014 hanya 7,54 persen. Yang menarik adalah, prosentasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar ada pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 17,23 persen yakni lebih tinggi dari tahun lalu hanya 14,07 persen. Kita ketahui bahwa lulusan SMK disebut-sebut sebagai lulusan yang diperlengkapi dengan skil siap pakai ! siap kerja !!
Angka pengangguran terbuka secara lengkap hingga Februari 2015 adalah: untuk yang  berpendidikan sekolah dasar (SD) pada Februari 2015 mencapai 4,52 persen yakni lebih besar dibandingkan Agustus 2014 hanya 3,54 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 12,28 persen  pada Februari 2015 yakni lebih besar ketimbang Agustus 2014 hanya 10,65 persen. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 12,28 persen yakni lebih tinggi dibandingkan Agustus 2014 hanya 10,65 persen. Bagi tamatan diploma I hingga III tingkat penganggurannya sebesar 12,63 persen dari tahun lalu hanya 6,29 persen. Kemudian tamatan universitas mencapai 9,69 persen.
Kondisi ini tentunya memprihatinkan. Pendidikan kita dan pendidikan saja ternyata belum menjamin warga untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, sejak dulu kita mengagung-agungkan pendidikan sebagai pintu masuk ke dunia kerja atau sebagai jaminan masa depan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tentu saja dipengaruhi banyak faktor. Lapangan kerja yang terbatas yang bersinggungan dengan ketersediaan tenaga kerja yang tidak seimbang, ditambah lagi invasi dan kompetisi memperebutkan dunia kerja yang sulit dibatasi oleh wilayah geografis-administratif. Angkatan kerja di Sulut, sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Contohnya: buruh proyek-proyek besar lebih banyak berasal dari luar daerah. Dibukanya Alfamart dan Indomaret di beberapa kota di Sulut tidak seluruhnya menggunakan tenaga kerja lokal.
Langkah yang kiranya perlu dipertimbangkan adalah memikirkan lagi orientasi sekolah dan perguruan tinggi kita. Perlu transformasi orientasi bagi lembaga pendidikan, dari sebelumnya berorientasi penguasaan IPTEKS semata, bertransformasi menjadi berorientasi kerja. Maksudnya, sekolah dan perguruan tinggi kita harus turut menjadi fasilitator bagi tersedianya lapangan kerja, atau mampu memfasilitasi sampai pada penciptaan lapangan kerja pasca penamatan (after graduate). Lembaga pendidikan formal harus sampai pada suatu tujuan bahwa ketika menamatkan sekolah atau perguruan tinggi, lulusannya langsung mendapatkan pekerjaan atau mampu menciptakan bentuk usaha sendiri (wirausaha). Dengan konsep ini, maka diharapkan akan menekan jumlah lulusan sekolah / perguruan tinggi yang berpredikat sebagai pengangguran.
Jika dua fokus di atas, yaitu penciptaan lapangan kerja dan pendidikan berorientasi kerja, maka niscaya kedepan kita akan melihat hadirnya generasi pekerja yang bukan hanya siap kerja melainkan generasi yang bekerja. Dengan demikian, maka cita-cita Gerakan Ayo Kerja,  benar-benar akan mewujud dan bukan hanya slogan atau pencitraan semata. (***)

Penulis, (Ketua Gerakan Minahasa Muda; Dosen UKI Tomohon; Ketua KPU  Kab Minahasa)