KPU-Dekab-Pemkab Proses SK JWS-Ivansa

Tahapan Pemilukada Minahasa masih terus berproses, dimana berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Minahasa, tahapan akan berakhir disaat pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 17 Maret 2013 nanti.

Sebagaimana diketahui, guliran proses Pemilukada baru saja melalui proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang telah berakhir 18 Januari 2013 yang lalu.

Pasca putusan MK tersebut, maka dapat dikatakan penetapan JWS-Ivansa sebagai pasangan calon terpilih tidak bisa diganggu-gugat. Namun demikian, untuk benar-benar dinyatakan sah melalui seremoni pelantikan, JWS-Ivansa harus mengantungi Surat Keputusan Pelantikan. Dengan demikian mereka harus melalui tahapan proses pengurusan SK pelantikan tersebut.

Dalam rangka proses tersebut, 3 institusi yang berkompeten dalam pengurusan SK tersebut masing-masing KPU Kabupaten Minahasa, DPRD Kabupaten Minahasa dan Pemkab Minahasa Kamis (31/1) melaksanakan pertemuan di Kantor KPU Kabupaten Minahasa di kompleks Stadion Maesa Tondano. Tampak hadir dalam pertemuan di kantor yang baru saja diresmikan akhir Desember lalu tersebut, Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Tinangon, SSi, MSi, Sekretaris DPRD Minahasa Royke Kaloh, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Minahasa, Meidy Rengkuan dan Sekretaris KPU Minahasa, DR. Meidy Malonda, MAP.

Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, SSi,MSi pasca putusan MK, pihaknya langsung menyampaikan pemberitahuan putusan MK sebagai salah satu syarat kelengkapan administratif pengurusan SK pelantikan. "Kamipun sampai esok hari akan menyiapkan lagi sekitar 19 item kelengkapan administratif yang wajib disiapkan untuk mengurus SK pelantikan", ungkap Tinangon.

Diantara berkas yang harus disiapkan, lagi menurut Tinangon adalah Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dan lampirannya, SK Penetapan perolehan suara, berita acara penetapan calon terpilih serta SK penetapan calon terpilih serta kelengkapan lainnya.

Sementara itu DPRD Kabupaten Minahasa harus menyiapkan keputusan DPRD tentang pengusulan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Pengantar Hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemkab Minahasa sendiri senantiasa mensuport secara administratif. Kabag tata pemerintahan Pemkab dalam rapat tersebut menyebut pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, dan nantinya semua berkas akan disampaikan kepada Gubernur Sulut untuk kemudian diproses bersama Pemkab, KPU dan DPRD di Kementerian Dalam Negeri.